Daerah Butuh Pemimpin yang Konsisten

Ibarat penyakit, Bombana saat ini sedang menderita penyakit kangker kronis stadium 3 yang hampir melumpuhkan semua sistem mulai dari manajemen birokrasi pemerintahan, manajemen pembangunan daerah hingga pemanfaatan sumberdaya alam yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat, telah dilemahkan oleh kepentingan orang perorang atau golongan. 

Pembuktian atas pelemahan sistem tersebut, nampak pada sejumlah dugaan kasus korupsi yang melibatkan mantan Bupati Bombana, Atikurahman, Idrus Efendy Kube (Mantan Sekda), Rustam Supendi (Sekda saat ini), dan beberapa pejabat lainnya.

Pelemahan sistem tesebut mengakibatkan tidak terbangunnya sarana infrastruktur, tidak teriventarisirnya aset daerah, minimnya pendapatan daerah khususnya sektor pertambangan, dan lemahnya administrasi keuangan daerah disamping tidak didukung oleh lahirnya ide kreatif dari  para pemangku jabatan di dinas, badan dan kantor lingkup Pemda Bombana.

Ide kreatif dan inovasi para pemangku jabatan di dinas, badan dan kantor memang sangat dibutuhkan, untuk mengejar ketertinggalan daerah khususnya diantara 11 kabupaten/kota lainnya di Sultra, seperti Kabupaten Wakatobi yang seumur dimekarkan dari Kabupaten Buton atau Buton Utara yang baru 4 tahun dimekarkan dari Kabupaten Muna.

“Bagaimana daerah ini mau berkembang, jika para kepala dinas, badan dan kantor hanya meminta tanda tangan pencairan uang yang ada, bukan membuat dan mengusulkan program multiefek,” keluh Mantan Sekda Bombana, Idrus Efendi Kube, dalam dialog lepas dengan Radar Buton, beberapa waktu lalu.

Hal serupa pernah dikemukakan Penjabat Bupati Bombana, Ir. H Hakku Wahab, kepada Radar Buton, beberapa waktu lalu, sembari menambahkan membangun Bombana sejajar dengan daerah lain hanya dibutuhkan pemimpin yang konsisten, bukan yang berpikir bagaimana mengembalikan modal saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Kalau bupati terpilih hanya berpikir bagaimana uang Pilkadanya bisa kembali, maka tunggulah saat kehancuran bagi Bombana,” imbuh Hakku Wahab.

Sebaliknya, jika pemimpin yang terpilih benar-benar konsisten atas komitmen politik yang telah diutarakan di publik, maka semua sumberdaya yang ada dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, sehingga untuk mengejar ketertinggalan daerah, dapat lebih mudah terwujud.

Konsistensi pemimpin yang dimaksudkan Hakku Wahab, tidak semata-mata konsentrasi pada pengangkatan dan penempatan pejabat eselon, melainkan memberdayakan dan melibatkan stakeholders, seperti para pengusaha, LSM, Pers, dan masyarakat untuk menggelorakan semangat membangun dengan tri pilar utama terbentuknya Kabupaten Bombana yakni Kabaena, Rumbia dan Poleang.

Wujud konsistensi yang diharapkan yakni reformasi birokrasi seperti menempatkan pejabat sesuai kompetensi dan kinerja, bukan didasarkan pada pembisik atau karena tim sukses, sebagaimana yang terjadi di periode sebelumnya.

“Jika manajemen pemerintahan tidak didasarkan pada kompetensi dan kinerja, mustahil keberlangsungan pembangunan di daerah ini dapat berhasil seperti yang diharapkan,” tukas Sekretaris DPRD Bombana, Drs. Basiran.

Penempatan pejabat berdasarkan kompetensi sangat penting, sebab itulah yang menjadi acuan bagi pejabat yang ditunjuk dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya, yang akan nampak pada pembuatan perencanaan program pembangunan daerah baik yang bersifat jangka menengah (RPJM) maupun jangka panjang (RPJP).

RPJM maupun RPJP merupakan  acuan bagi daerah yang didalamnya sudah terinventarisir semua unsur potensi pendapatan dan  bentuk pengelolaan sumberdaya alam secara maksimal sehingga upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, tidak lagi berprinsip pada “tiba masa tiba akal”. (***)